Kota Metro

Diduga Pernyataan Murtono Hanya Ulur Waktu Pindahkan Barang Dan Karyawan

Gayabarunews.com | Kota Metro – Santai melenggang Mis Cimory abaikan Perizinan. penegak perda Sat Pol PP melakukan  penutupan sementara pada 11 Desember 2023 yang lalu, lantaran tidak mengantongi izin berusaha di Kota Metro.

Pemanggilan terhadap pengusahapun dilakukan oleh Sat Pol Pp kota metro yang di wakili bapak Murtono selaku penanggung jawab nasional dari pihak pengusaha yang menjual produk prodak cimory.

Ketika di panggil yang bersangkutan (Murtono) membuat surat pernyataan, kepada sat pol pp untuk melengkapi izinnya, sampai batas waktu yang telah di tentukan yaitu tanggal 19 januari 2024.

surat pernyataan itu di tanda tangani di atas gambar berlambang burung garuda artinya pernyataan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila sampai batas waktu yang telah disanggupi pihak pengusaha tidak melengkapi izinnya, maka sudah barang tentu akan ada sangsi sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Batas waktu yang tertuang dalam surat pernyataan yaitu tertanggal, 19 januari 2024 sudah lewat bahkan sampai hari selasa, 23 januari 2024 pengusaha belum juga mengurus izin terkait usahanya.

Dari informasi yang di himpun awak media, kantor usaha yang ditutup sementara dan di buka kembali beberapa hari setelah ditutup Sat Pol Pp, berlokasi di jalan Belida Yosodadi Metro Timur

ini telah kosong, semua barang dan karyawan telah pindah ke jalan siliwangi Ganjar Agung Metro Barat.

Dengan demikian pihak pengusaha telah mengingkari surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Sat Pol Pp sebagai penegak perda.Namun sangatlah disayangkan, Sat Pol Pp kota metro sebagai ujung tombak penegakan peraturan daerah, terkesan tidak dianggap  oleh Murtono sebagai penanggung jawab nasional dari pihak pengusaha yang menjual prodak cimory. Tidak adanya itikat baik dari yang bersangkutan ( Murtono) untuk melengkapi segala perizinan, dan seolah olah meremehkan pemerintah Kota Metro.

Saat di konfirmasi terkait perkembangan izin berusaha cimory, Kasi pengaduan DPMPTSP Amey menjelaskan, sejak di tutup dan di buka kembali pihak pengusaha tidak sekalipun datang ke PTSP untuk mengurus izinnya. Ame Aprilia S.H mengaku dia hanya di kirimi NIB pusat yang tidak memuat KBLI lampung sebagai area usahanya.

“Saya hanya di kirimi pdf NIB melalui pesan whats aap dari Sat Pol Pp, dan ternyata kota metro tidak termasuk wilayah usaha mereka, tegasnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha yang di lakukan di kota metro tidak berizin alias liar. Kalaulah hal ini di biarkan tanpa tindakan tegas dari penegak perda maka bukan mustahil kejadian serupa yang meremehkan pemerintah kota metro bisa berulang ulang terjadi.

Tentunya menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah melalui penegak perda  untuk menertibkan setiap kegiatan usaha di Kota Metro sesuai dengan aturan yang berlaku,termasuk memberikan sanksi sanksi kepada pengusaha yang tidak mengindahkan aturan pemerintah Kota Metro. Dari pantauan awak media, Sampai berita ini diterbitkan kantor cimory di jalan Siliwangi Metro Barat masih melakukan aktivitas usahanya seperti biasa. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!