Dinamika Pilihan Kepala Kampung
Gayabarunews.com, Opini – Situasi pilihan kepala kampung yang diwarnai berbagai komunitas masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap peran masyarakat desa dalam pembangunan demokrasi di Indonesia berasaskan pancasila dan UUD 1945. Peran masyarakat desa dalam menciptakan kondisi pilihan kepala kampung yang aman dan damai akan mencerminkan terhadap pilihan legeslatif maupun presiden.
Dinamika masyarakat desa yang notabene mayoritas petani khusunya di wilayah Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah umpamanya, tidak kemudian sempit pandangan mereka terhadap politik di arus bawah maupun kontestasi politik nasional. Kenapa demikian, jawabannya jelas yaitu peran teknologi dan arus media. Akan tetapi dalam hal ini tidak akan menyoal peran media mainstrem maupun medsos, yang dewasa ini menjadi trending juga rujukan bagi seluruh elemen masyarakat pasca android menguasai pangsa pasar.
Setelah presiden SBY mencanangkan program PNPM, kemudian disempurnakan oleh presiden Jokowi dengan diadakannya kementrian desa; maka desa semakin disebut-sebut sebagai pendongkrak dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bersamaan dengan itu, kucuran anggaran yang cukup signifikan untuk pembangunan desa menjadi sorotan publik dan tentu nominalnya menggiurkan bagi masyarakat desa. Dimana kepentingan pemerintah untuk menciptakan basis ekonomi di desa akan tercipta sepuluh sampai lima belas tahun kedepan, ialah bagian dari misi utama dari dana desa.
Dana desa yang secara akumulatif mencapai lebih dari 1 milyar itu menjadi garis bawah bagi BPK dan KPK, bahkan menjadi bomerang bagi masyarakat yang hanya berkepentingan mendapatkan jabatan kepala kampung, dan utamanya menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Kenapa demikian, karena jelas momok “ongkos politik” hari ini tidaklah murah, rahasia umumnya ialah sekelas calon kepala kampung tidak hanya bermodal cedas dan atas kehendak masyarakat. Bersama dengan itu modal vinansial yang nominalnya seharga seperempat hektar sawah. Belum lagi joint dengan pemodal dari partai politik. Puncaknya, segala cara untuk merah jabatan; dan tentunya ini sangat tidak mencerminkan sosok pemimpin.
Dalam waktu dekat ini, khusunya 50 desa di Lampung Tengah yang akan melangsungkan pilihan kepala kampung secara seretak pada 5 November 2018 mendatang akan menjadi cerminan bagi dinamika politik desa, dan peran masyarakat desa dalam membangun demokrasi di Indonesia. Artinya, bagiamana pemerintah khususnya panitia pilkakam bersama masyarakat menyongsong pilihan kepala kampung ini agar berjalan kondusif aman dan damai. Sehingga siapapun yang terpilih secara sah, wajib dijunjung massyarakat sebagai pemimpin kampung yang berkedilan sosial. (Saif)
