Unjuk Rasa Masyarakat di Depan Balai TNWK, Tuntut Penyelesaian Serius Konflik Gajah

GayabaruNews |Lampung Timur — Puluhan warga yang tergabung dalam elemen masyarakat terdampak konflik satwa liar menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Rabu (13/1/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan konflik gajah yang selama ini dinilai belum memberikan rasa aman bagi masyarakat.

 

Dalam aksi tersebut, masyarakat secara resmi menyerahkan tuntutan dan menerima Surat Pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Balai TNWK, MHD. ZAIDI, sebagai bentuk komitmen institusi untuk menyelesaikan konflik gajah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Surat pernyataan tersebut disaksikan oleh unsur Pemerintah Daerah Lampung Timur, termasuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta tokoh masyarakat setempat, sehingga memiliki kekuatan moral dan administratif yang kuat.

Dalam isi surat pernyataan tersebut, tercantum tiga tuntutan utama masyarakat, yaitu:

Penghentian konflik gajah dalam bentuk apa pun di wilayah lahan masyarakat melalui langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan oleh pihak TNWK;

Pertanggungjawaban penuh atas kerugian material dan immaterial yang dialami masyarakat akibat konflik tersebut;

Pertanggungjawaban atas jatuhnya korban jiwa yang ditimbulkan oleh konflik gajah.

 

Lebih lanjut, dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai TNWK, MHD. ZAIDI, bersifat berlaku dan mengikat, serta tetap sah dan wajib dilaksanakan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan maupun perubahan struktur organisasi di lingkungan Taman Nasional Way Kambas.

Perwakilan masyarakat menilai poin tersebut sangat penting sebagai jaminan keberlanjutan penyelesaian konflik yang selama ini telah menimbulkan keresahan berkepanjangan.

“Kami ingin ada kepastian hukum dan komitmen jangka panjang. Konflik ini sudah terlalu lama merugikan warga,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.

Aksi berjalan tertib dengan pengamanan aparat kepolisian dan perangkat pemerintah daerah.

Masyarakat menyatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap realisasi seluruh isi pernyataan tersebut hingga konflik gajah di wilayah mereka benar-benar dapat diselesaikan secara menyeluruh. (**)