Kegiatan Pengerukan di Rantau Jaya Makmur Masih Menuai Pertanyaan

 

Lampung Tengah — Polemik kegiatan pengerukan tanah yang berlangsung di Kampung Rantau Jaya Makmur, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, hingga kini masih menjadi sorotan warga. Setelah sebelumnya masyarakat mengeluhkan tidak adanya sosialisasi dan kompensasi, kini muncul pertanyaan terkait legalitas serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

 

Salah satu perwakilan keluarga warga yang disebut akan terdampak aktivitas pengerukan mengaku sempat melakukan konfirmasi melalui sambungan video call WhatsApp kepada pihak terkait kegiatan tersebut. Dalam komunikasi itu, panggilan diterima oleh seorang oknum TNI.

 

Dalam percakapan tersebut, perwakilan keluarga warga mempertanyakan mengapa kegiatan pengerukan sudah berjalan sementara masyarakat sekitar mengaku belum pernah menerima sosialisasi sebelumnya.

 

“Kalau memang ini proyek resmi, kenapa kegiatan sudah berjalan duluan? Kenapa tidak ada sosialisasi ke warga sebelum alat berat bekerja?” tanya perwakilan keluarga warga dalam video call tersebut.

 

Menanggapi pertanyaan itu, oknum TNI menyampaikan bahwa sosialisasi menurutnya sudah dilakukan. Ia mengatakan sosialisasi sudah dilakukan di “plang hijau”.

 

“Sosialisasi sudah dilakukan di plang hijau,” jawab oknum TNI tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan video call WhatsApp.

 

Dalam percakapan itu, oknum TNI juga mengatakan kepada pihak keluarga bahwa kegiatan pengerukan disebut belum dilakukan di area kebun jeruk milik keluarga tersebut.

 

“Kami belum melaksanakan yang kebun jeruk keluarga bapak,” ujar oknum TNI dalam percakapan tersebut.

 

Namun perwakilan keluarga warga menanggapi bahwa kerusakan lahan sudah dirasakan masyarakat lain di sekitar lokasi kegiatan.

 

“Tapi masyarakat lain sudah hancur lahannya pak,” jawab perwakilan keluarga warga.

 

Menanggapi hal tersebut, oknum TNI kembali menjelaskan bahwa lahan warga yang sudah dikeruk menurutnya telah mendapatkan izin dari pemilik lahan dan warga disebut sudah menyetujui kegiatan tersebut.

 

“Kalau lahan warga yang sudah dikeruk itu sudah diizinkan warga dan warga sudah setuju. Lebih jelasnya tanyakan langsung ke kades pak,” jawab oknum TNI.

 

Percakapan itu kemudian dilanjutkan oleh perwakilan keluarga warga yang menyampaikan akan melakukan konfirmasi langsung kepada kepala desa terkait persoalan tersebut.

 

“Baik pak, kami akan tanyakan ke kades,” ujar perwakilan keluarga warga.

 

Pernyataan itu langsung ditanggapi kembali oleh oknum TNI.

 

“Iya, tanyakan ke kades biar gak salah kaprah ya,” jawab oknum TNI.

 

Tidak sampai di situ, perwakilan keluarga warga kembali menanyakan terkait status kegiatan yang sedang berjalan tersebut.

 

“Mohon izin bang komandan, apakah ini proyek BSDA?” tanya perwakilan keluarga warga.

 

Pertanyaan itu langsung dijawab oleh oknum TNI yang menyebut kegiatan tersebut bukan proyek BSDA, melainkan bantuan presiden untuk penanggulangan konflik gajah.

 

“Bukan, ini bantuan presiden untuk membuat pagar gajah, agar gajah tidak masuk kampung,” jawab oknum TNI dalam sambungan video call tersebut.

 

Oknum TNI itu juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah gajah liar masuk ke permukiman warga. Menurutnya, pembangunan tanggul dan pagar merupakan bagian dari upaya penanganan konflik satwa.

 

“Iya ini untuk menghindari gajah masuk kampung ya pak, makanya dibuat tanggul, dibuat pagar segala macam lah. Ini langsung presiden yang perintahkan kita pak. Makanya kita tim gabungan, ada dari TNI, dari balai, dari Polres, dari Kodim, dari kejaksaan, dari gubernur semuanya pak, pokoknya gabungan,” jelas oknum TNI dalam percakapan video call tersebut.

 

Mendengar penjelasan itu, perwakilan keluarga warga kembali mempertanyakan dinas maupun kementerian yang membawahi kegiatan tersebut.

 

“Kalau boleh tahu pak, ini dinas atau kementerian terkait yang membawahi dan di bawah naungan siapa pak? Atau di bawah presiden pak?” tanya perwakilan keluarga warga.

 

Namun pertanyaan tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh oknum TNI. Ia justru meminta agar pembahasan dilakukan langsung di kantor.

 

“Gak usah dibahas di sini, ke kantor aja pak. Silahkan ke kantor, bapak kapasitasnya sebagai siapa gitu,” jawab oknum TNI.

 

Percakapan itu kemudian langsung ditanggapi oleh perwakilan keluarga warga.

 

“Siap pak,” jawab perwakilan keluarga warga.

 

Setelah itu, percakapan video call pun ditutup oleh oknum TNI.

 

“Oke ya, terima kasih,” tutup oknum TNI.

 

Namun setelah percakapan tersebut, sambungan video call WhatsApp kembali berlanjut dengan sosok seorang laki-laki berkemeja putih dan berkacamata. Dalam keterangannya, pria tersebut menyampaikan bahwa dirinya tidak setuju apabila disebut tidak ada sosialisasi kepada masyarakat.

 

Menurut pria berkemeja putih dan berkacamata tersebut, sosialisasi disebut sudah dilakukan kepada masyarakat, kepala desa hingga Babinsa. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa lahan yang sudah dikerjakan sebelumnya telah mendapatkan izin dari warga pemilik lahan.

 

“Kalau proyek ini dibilang belum sosialisasi saya kurang setuju pak. Karena ke masyarakat, ke kades, ke Babinsa itu sudah. Bahkan ada kebun jagung itu sudah ketemu dengan warga dan warga mengizinkan,” ujar pria tersebut dalam sambungan video call WhatsApp.

 

Ia kembali menegaskan bahwa area kebun jeruk milik keluarga warga yang melakukan konfirmasi disebut belum dikerjakan oleh pihak pelaksana.

 

“Dan untuk kebun jeruk keluarga bapak belum kami kerjakan,” lanjutnya.

 

Dalam percakapan tersebut, pria berkemeja putih dan berkacamata itu juga menjelaskan bahwa dirinya hanya sekadar pelaksana di lapangan yang menjalankan perintah dari komandan Kodam untuk pembuatan tanggul.

 

“Saya hanya pelaksana di lapangan pak, hanya menjalankan perintah komandan Kodam untuk membuat tanggul sepanjang 7 kilometer,” jelasnya.

 

Perwakilan keluarga warga kemudian kembali bertanya apabila nantinya masyarakat ingin melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait kegiatan tersebut.

 

“Kalau pun kami ada pertanyaan dan konfirmasi, kami harus ke Balai TNWK ya pak?” tanya perwakilan keluarga warga.

 

Pertanyaan itu langsung dijawab oleh pria berkemeja putih dan berkacamata yang mengaku sebagai pelaksana di lapangan.

 

“Betul pak, ke Balai pak. Saya cuma pelaksana di lapangan pak. Kalau misalnya warga tidak mengizinkan, saya kembalikan ke Balai pak,” jawabnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas di lapangan dan tidak mengetahui secara rinci mengenai aturan maupun pihak yang memberikan perintah dalam kegiatan tersebut.

 

“Jadi kalau bapak mau ketemu, saya bisanya hanya sebagai pelaksana di lapangan itu aja. Jadi aturan siapa yang memerintah bagaimana saya tidak tahu pak,” lanjutnya.

 

Pria tersebut kemudian menyarankan agar pihak keluarga mendatangi langsung Balai TNWK apabila ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan tersebut.

 

“Bapak kalau mau ketemu ke Balai aja pak, bisa bertemu yang mewakili Kolonel Afrizon, karena seharusnya yang bisa bapak temuin beliau sedang naik haji pak,” jelas pria berkemeja putih dan berkacamata tersebut.

 

Pria tersebut kembali menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas di lapangan dan menyerahkan seluruh keputusan kepada pihak terkait di Balai TNWK.

 

“Jadi gini ya maksud saya, lebih jelasnya bapak ketemu beliau saja. Jadi masalah lahan saudara bapak Pak Muklis itu saya tidak akan utak-atik dulu sebelum ada kepastian dulu dari Balai. Karena kalau jangan dikerjakan saya tidak akan kerjakan pak, tapi kalau diperintahkan kerjakan saya kerjakan karena saya hanya sebatas pelaksana di lapangan. Jadi kalau ada pun hal-hal masalah tanah warga bukan kewenangan saya pak untuk menyelesaikannya,” jelas pria berkemeja putih dan berkacamata tersebut.

 

Pernyataan itu kemudian dijawab oleh perwakilan keluarga warga.

 

“Oke pak,” jawab perwakilan keluarga warga.

 

Pria berkemeja putih dan berkacamata itu lalu kembali menyarankan agar pihak keluarga datang langsung ke Balai TNWK untuk mendapatkan penjelasan secara rinci.

 

“Jadi bapak ke Balai aja pak, bisa tanya sejelas-jelasnya gitu, biar enak pak ya,” lanjutnya.

 

Percakapan itu kemudian kembali ditanggapi oleh perwakilan keluarga warga.

 

“Siap pak, nanti kita ke Balai,” jawab perwakilan keluarga warga.

 

Sebelum sambungan video call WhatsApp berakhir, pria berkemeja putih dan berkacamata tersebut kembali menyampaikan bahwa dirinya belum bisa bertemu langsung karena masih ada urusan yang belum selesai.

 

“Hari ini masih belum selesai urusannya, jadi belum bisa bertemu. Kalau bapak gak bisa nginap, bapak ke Balai aja, karena ini sedang bersama beliau masih ada yang mau dibahas lagi,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan itu, perwakilan keluarga warga juga meminta izin untuk meminta nomor kontak pria berkemeja putih dan berkacamata tersebut.

 

Menanggapi hal itu, pria tersebut mempersilahkan pihak keluarga meminta nomor melalui Pak Muklis.

 

“Boleh, minta sama Pak Muklis, beliau ada nomor saya. Tapi pak harus ketahui saya hanya pelaksana di lapangan, untuk masalah lain bukan wewenang saya. Jadi kalau bapak tanya yang lain saya tidak tahu pak. Jadi kalau mau tahu bapak ke Balai aja, bisa bertemu dengan Kolonel Afrizon dan tanyakan langsung ke beliau,” jawab pria berkemeja putih dan berkacamata tersebut.

 

Di akhir komunikasi via WhatsApp, pria berkemeja putih dan berkacamata tersebut kembali menyampaikan bahwa untuk sementara pengerjaan di lokasi milik Pak Muklis akan ditangguhkan hingga ada kejelasan terkait permasalahan yang sedang berlangsung.

 

“Jadi sementara saya tangguhkan pengerjaan di tempat Pak Muklis, sampai permasalahannya selesai antara keluarga bapak dengan Balai ya pak,” ujar pria berkemeja putih dan berkacamata tersebut.

 

Pernyataan itu kemudian dijawab oleh perwakilan keluarga warga.

 

“Baik pak,” jawab perwakilan keluarga warga.

 

Percakapan tersebut kini menjadi perhatian warga sekitar yang masih mempertanyakan legalitas, sosialisasi, serta dampak kegiatan pengerukan terhadap lahan masyarakat di Kampung Rantau Jaya Makmur.

 

Sejumlah warga mengaku belum pernah menghadiri pertemuan resmi ataupun menerima pemberitahuan langsung terkait aktivitas pengerukan yang kini menggunakan beberapa unit alat berat di wilayah mereka.

 

Beberapa warga juga meminta adanya keterbukaan informasi dari pihak pelaksana maupun pemerintah terkait. Mereka berharap instansi berwenang segera turun langsung ke lokasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

 

“Kami hanya meminta kejelasan dan keterbukaan kepada warga. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan informasi,” ujar salah satu warga.

 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak pelaksana kegiatan maupun instansi terkait di Kabupaten Lampung Tengah mengenai aktivitas pengerukan di Kampung Rantau Jaya Makmur tersebut.(Tim)