Dugaan Mark Up dan Ketimpangan Dana BOS Tahap 1 dan 2 di SDN 3 Bumi Nabung Ilir, Jadi Sorotan Publik
Bumi Nabung Ilir Gayabarunews.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap 1 dan Tahap 2 di SDN 3 Bumi Nabung Ilir menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan ketidaksesuaian serta ketimpangan penggunaan anggaran pada sejumlah pos belanja.
Sekolah tersebut menerima Dana BOSP sebesar Rp98.230.000 per tahap, sehingga total anggaran dua tahap mencapai Rp196.460.000.
📊 Analisa Perbandingan Nominal dan Persentase
🔹 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Tahap 1: Rp13.869.000 (14,12%)
Tahap 2: Rp31.945.000 (32,52%)
⬆ Kenaikan Rp18.076.000
⬆ Lonjakan alokasi +18,4 poin
➡ Pada Tahap 2, hampir 1 dari 3 rupiah dana BOS dialokasikan untuk pemeliharaan.
🔹 Pembayaran Honor
Tahap 1: Rp24.000.000 (24,43%)
Tahap 2: Rp15.000.000 (15,27%)
⬇ Penurunan Rp9.000.000
⬇ Turun -9,16 poin
➡ Porsi honor berkurang cukup signifikan pada Tahap 2.
🔹 Pengembangan Perpustakaan
Tahap 1: Rp23.668.000 (24,09%)
Tahap 2: Rp3.380.000 (3,44%)
⬇ Penurunan Rp20.288.000
⬇ Turun -20,65 poin
➡ Dari hampir seperempat anggaran menjadi di bawah 5%.
🔹 Administrasi Sekolah
Tahap 1: Rp16.740.600 (17,04%)
Tahap 2: Rp18.713.000 (19,05%)
⬆ Naik Rp1.972.400
📈 Infografis Ringkas Perubahan Fokus Anggaran
Tahap 1 (Fokus terbesar):
1️⃣ Honor (24,43%)
2️⃣ Perpustakaan (24,09%)
3️⃣ Administrasi (17,04%)
Tahap 2 (Fokus terbesar):
1️⃣ Pemeliharaan Sarpras (32,52%)
2️⃣ Administrasi (19,05%)
3️⃣ Honor (15,27%)
➡ Terlihat adanya pergeseran fokus anggaran dari honor dan perpustakaan di Tahap 1 ke pemeliharaan sarana dan prasarana di Tahap 2.
Perubahan komposisi anggaran yang cukup tajam ini memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar perencanaan dan urgensi masing-masing kegiatan.
Ketua LSM Gerakan Pemuda Bangkit (GEPB) Lampung menyampaikan bahwa anggaran pemeliharaan harus dilengkapi dokumentasi awal dan akhir pekerjaan serta laporan terbuka agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Setiap tahun ada anggaran, tetapi jika hasilnya tidak terlihat signifikan, tentu menjadi pertanyaan publik,” ujarnya.
Masyarakat berharap pihak sekolah dapat memberikan klarifikasi resmi dan membuka laporan detail penggunaan Dana BOS agar tidak terjadi kesalahpahaman. Transparansi dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah. Publik berharap dinas pendidikan setempat dapat melakukan evaluasi jika diperlukan guna memastikan penggunaan dana sesuai aturan.
Apa Tanggapan pihak-pihak terkait Tunggu Kupasannya di Edisi mendatang…!!!(Tim)